100 hari Pondasi atau Citra???

Program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono (SBY-Boediono) di bidang politik, hukum, dan ekonomi dinilai terlalu utopis, sangat kualitatif dan cenderung hanya untuk kepentingan pencitraan ketimbang menciptakan kesejahteraan dan keadilan.SBY-Boediono juga dinilai terlalu sibuk mengurusi persoalan yang tidak prinsipil dan tidak berhubungan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Rizal Ramli mengatakan, program 100 hari kerja pemerintahan sangat kualitatif, sehingga sulit untuk dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dalam hal ini, tidak ada program yang fundamental dan prioritas yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Jadi sebenarnya tidak benar bila pemerintah yang mengumumkan program 100 hari. Tapi dia sendiri yang bilang kalau program 100 hari sudah tercapai. Ini permainan PR (public relation) saja," katanya. Program 100 hari, menurut dia, bukanlah merupakan program yang efektif karena desainnya sangat lemah. Sebab, program 100 hari kerja tidak memiliki referensi yang jelas sebagai strategi dan kebijakan untuk lima tahun, sehingga mengakibatkan tidak ada benang merah antarprogram lima tahun KIB jilid II. "Absennya landasan program mengakibatkan tidak adanya interelasi dan keterkaitan antarberbagai program 100 hari yang disusun," ucapnya.

Wakil Ketua DPR, Anis Matta menilai, kinerja pemerintahan belum terlalu menggembirakan. "Kalau catatan saya, terutama bahwa selama 100 hari ini tidak terlihat kinerja yang memadai dan menggembirakan dari pemerintah," kata Anis, Rabu (27/1/2010), di Gedung DPR, Jakarta. Dalam tim ekonomi, konsolidadi dipandangnya belum terlalu solid. Padahal, di awal pemerintahan sudah ada gebrakan melalui National Summit. Namun, 100 hari pertama ini, sejumlah kasus justru menutup langkah awal pemerintahan SBY-Boediono. 

Rieke "Oneng" Diah Pitaloka memberikan penilaian tidak memuaskan terhadap program kerja 100 hari Kementrian Kesehatan. Artis yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, program 100 hari Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih belum memberi solusi atas persoalan kesehatan masyarakat. "Persoalan malapraktik, penolakan pasien miskin, kasus penculikan bayi, jual beli organ manusia, dugaan makelar proyek kesehatan di DPR, maka perlu bagi pemerintah membuat satgas mafia kesehatan. Tujuannya, ada pengawasan dan sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat kejahatan dunia medis," tandas Oneng. Ibarat pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintahan SBY-Boediono selama lima tahun berturut-turut yang menilai disclamer, maka penilaian serupa juga dikatakan Oneng, dengan menyatakan program kerja 100 hari Menkes unqualified.  Ia kemudian memberikan beberapa catatan sikap lainnya serta rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan. "Layanan kesehatan melalui Jamkesmas, Jamsosnas, dan Kamkesda harus diselaraskan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan juga tidak boleh menjadi operator asuransi kesehatan," tegasnya seraya menegaskan keberhasilan tidak sekadar dilihat dari seremonial pemberian Jamkesmas. Oneng juga memberi saran untuk mencabut Permenkes N0 10101 Menkes/PER/XI/E00X tentang Registrasi Obat, khususnya Pasal 2 Ayat 4, terkait tidak adanya registrasi izin edar bagi obat donasi. Akibat aturan ini, semua obat berkategori donasi atau sumbangan dari pihak asing, termasuk dari WHO, masuk ke Indonesia tidak melalui BPPOM.

Namun, disisi lain. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, program prioritas pemerintah pada 100 hari pertama untuk membangun pondasi sehingga tidak bisa diharapkan semuanya tercapai."Ibarat membangun rumah, program 100 hari pertama ini baru membangun pondasinya. Jadi wajar kalau hasilnya belum terlihat," kata Tifatul pada diskusi Evaluasi 100 Hari Kabinet di Jakarta tanggal 23 Januari 2010 lalu.

Berbeda dengan pernyataan Tifatul Sembiring, bisnis.com menulis hingga 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 baru selesai disusun. Padahal program 100 hari telah disampaikan kepada publik pada Oktober 2009.Artinya, bisa jadi ada benang merah RPJM 2010-2014 dan program 100 hari, tetapi bisa juga tidak memiliki keterkaitan yang jelas karena program 100 hari disusun sebelum kerangka kebijakan ekonomi jangka menengah ada. Faktanya, kajian Econit menunjukkan bahwa program 100 hari pemerintah SBY, paling banyak merupa respons administrasi dan birokrasi. Bahkan beberapa merupakan kegiatan rutin kementerian yang di-up load menjadi program 100 hari.Pemerintah memang dapat berargumentasi bahwa program 100 hari KIB II telah memiliki referensi karena disusun pasca National Summit. Namun, dalam pertemuan nasional itu pemerintah belum memiliki kerangka kebijakan dan program jangka menengah. Dapat diprediksi pertemuan nasional itu adalah arena menampung keluh kesah dan mengumpulkan masalah dan bukan penyusunan program prioritas jangka pendek dan menengah.

Kelemahan program 100 hari pemerintah, ternyata tidak hanya ketidakjelasan kebijakan fondasi tetapi juga minimnya kebijakan konkret yang dapat meyakinkan masyarakat atas kompetensi dan keberpihakan pemerintahan dalam mengelola kebijakan ekonomi.

Nasihat Cary Covington, profesor politik dari Universitas Iowa, terhadap program 100 hari Obama menarik untuk dievaluasi. Menurut Cary Covington, yang terpenting bagi Obama adalah melakukan apa yang telah dilakukan Roosevelt dalam program 100 harinya yakni fokus pada upaya menumbuhkan keyakinan dan semangat masyarakat.

Bila program 100 hari pada intinya bertujuan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan SBY-Boediono akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan dapat membawa kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, rasanya kita harus berkesimpulan bahwa program 100 hari SBY-Boediono telah gagal.

Sumber : Berbagai sumber (Detik.com, MediaIndonesia.com, Suara Karya.com, Kompas.com,   BisnisIndonesia.com dll)